makalah ekonomi publik

MAKALAH EKONOMI PUBLIK

“Peranan Stabilisasi dan kegagalan Pemerintah”

Di Susun Oleh:

1.     Ristimingliaritma (A1A111020)

2.     Hesti Hastuti                (A1A111010)

3.     Muh. Fadil Abdullah     (A1A111022)

4.     Sumarlin                        (A1A111019)

5.     Rahmat Labone            (A1A111028)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS HALUOLEO

KENDARI

2013

KATA PENGANTAR

                     Bisillahirahmanirahim

              Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena atas limpahan Rahmat  dan karunianyalah sehingga kita masih diberi kesempatann untuk menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya.

              Ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada Bapak  dosen yang telah memberikan kami tugas yang berjudul  “Fungsi Stabilisasi dan Kegagalan Pemerintah” sehingga menambah pengetahuan kita mengenaifungsi pemerintahan dalam pembelajaran ekonomi publik. Dan juga kepada rekan – rekan yang telah membantu dalam penyelsaian dan penyusunan makalah ini.

              Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas makalah ini.

                 Demikian kata pengantar yang dapat kami sampaikan.

     Sekian dan Terimakasih.

                                                                                       Penulis

                                                                         Kendari,  Oktober 2013

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN

            KATA PENGANTAR

            DAFTAR ISI

            BAB I PENDAHULUAN………………………………………………….1

A.    Latar Belakang…………………………………………………………..1

B.     Rumusan Masalah……………………………………………………….3

C.     Tujuan…………………………………………………………………...3

BAB II PEMBAHASAN………………………………………………….4

A.    Peranan Stabilisasi…………………………………………………..4

B.     Kegagalan Pemerintah………………………………………………6

            BAB III PENUTUP

A.    Kesimpulan…………………………………………………………….10

B.     Saran……………………………………………………………………11

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang Penulisan

Pada umumnya keberadaan Pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintahan yang mengatur  perekonomiannya secara ketat atau intensif dan ada pula yang membatasi sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah pemerintah membantu perkembangan bisnis secara umum,mendorong persaingan usaha yang sehat, membanatu kelompok ekonomi lemah,dan sebagai stabilizer.

Secara umum tingkat penerapan desentralisasi suatu negara mendasari cara negara (pemerintah) dalam mendefinisikan perannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya antara Pemerintah dan Swasta. Perbedaan cara pandang pelaksanaan fungsi pemerintah itu digambarkan oleh Pratikno, dari perspektif liberal dan perpektif sosialis. Dari perspektif pertama bahwa negara tidak perlu melakukan campur tangan dalam penyediaan pelayanan masyarakat, sementara dari perspektif terakhir diyakini bahwa kehadiran itu mutlak diperlukan. Dalam perspektif liberal, kehadiran pemerintah hanya diperlukan untuk menjaga keamanan. Fungsi utama pemerintah hanyalah kepolisian sementara fungsi-fungsi lainnya menjadi wewenang masyarakat, baik sebagai individu, kelompok sosial maupun pengusaha swasta. Perspektif ini membatasi fungsi pemerintahan sebagai fungsi “sisa” yaitu fungsi-fungsi penyediaan barang dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh unit tingkat bawahnya atau pihak-pihak di luar pemerintah. Artinya pemenuhan kebutuhan hidup diawali dari tanggungjawab individu, naik ke tingkat kelompok atau unit sosial yang kecil,  pemerintah lokal yang paling rendah selanjutnya bergulir ke atas. Besarnya keterlibatan pemerintah dalam pelayanan publik dianggap mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kesempurnaan mekanisme pasar yang dipercaya akan mampu mencapai efisiensi, akan terganggu. Kedua, dianggap  memperkecil kebebasan individu dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menentukan kepentingan dan pilihannya sendiri,   pada akhirnya dianggap  membahayakan demokrasi.

Tugas-tugas kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara diartikan sebagai fungsi-fungsi Negara. Fungsi-fungsi Negara tersebut adalahsebagai funsi regular dan fungsi sebagai agent of development. Sebagai agent of development pemerintah memiliki peran dan fungsinya untuk mengatur  perekonomian suatu negaa. Melalui teorinya mengemukakan bahwa pemerintah hanyamempunyai tiga fungsi yaitu : 1.Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.2.Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. 3.Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti halnya dengan jalan, dam-dam, dansebagainya.Dalam suatu perekonomian suatu Negara, pemerintah mempunyai perananuntuk mengatur, memperbaiki atau mengaahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta.

Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Kebutuhan barang publik seperti barang, jasa, atau system merupakansesuatu yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebutdapat berpengaruh pada tingkat perekonomian suatu Negara. Dalam menjalankan perannya pemerintah terbentur dalam beberapa kegagalan untuk menjalankan fungsinya. Factor-faktor tersebut berpengaruh pada kebijakan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah suatu Negara.

Dari latar belakang penulisan di atas maka kami akan membahas mengenai peranan stabilisasi dan kegagalan pemerintah pada fungsi pemerintah.

B.     Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah:

1.      Bagaimanakah peranan stabilisasi dalam fungsi pemerintah Indonesia?

2.      Bagaimana mengatasi kegagalan pemerintah dalam fungsi pemerintah Indonesia?

C.    Tujuan

Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui perihal peranan stabilisasi dan kegagalan pemerintah dalam fungsi pemerintah Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Peranan Stabilisasi

Pemerintah memiliki peranan utama sebagai alat stabilisasi perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sector swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan permintaan akan mobil akan menyebabkan pengusaha mobil untk mengurangi pegawai. Pegawai yang menagganggur akan memperkecil barang-barang untuk pengeluaran konsumsi. Jadi gangguan disatu sector akan mempengaruhi sector lain, yang tanpa adanya campur tangan pemerintah akan menimbulkan pengagguran tenaga kerja yang akan mengganggu stabilisasi ekonomi.

Peranan pemerintah sebagai alat mengalokasi sumber-sumber ekonomi, distribusi pendapatan dan stabilisasi eonomi dan menimbulkan pertentangan kebijaksanaan pemerintah. Misalnya inflasi yang ditimbulkan karena besarnya permintaan agregatif mengharuskan pemerintah untuk mengenakaan paajak yang tinggi terhadap golongan miskin dari pada golongan kaya, oleh karena golongan miskin lebih mempunyai proporsi pengeluaran yang besar daripada golonga kaya. Pajak yang tinggi yang dikenakan terhadap golongan miskin akan lebih efektif dalam mengurangi permintaan golongan miskin terhadap barang-barang dan jasa sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan. Akan tetapi pengenaan pajak yang tinggi pada golongan miskin dan pajak yang rendah terhadap golongan kayaaaa akan menyebabkan distribusi pendapatan masyarakat akan semakin pincang sehingga peranan pemerintah sebagai alat untuk memperbaiki distribusi pendapatan menjadi gagal.

Perkembangan ekonomi akan tercapai apabila investasi masyarakat semakin besar. Pada umumnya investasi dilakukan oleh golongan kaya. Golongan kaya menabung lebih banyak daripada orang miskin. Apabila pemerintah menghendaki perkembangan ekonomi yang pesat dan swasta dalam negeri harus dikerahkan sebesar mungkin yang berarti golongan kaya harus dikenakan pajak yang lebih rendah dari pada golngan miskin sehingga golongan kaya dapat menggunakan tanbungan mereka untuk invesatsi. Pengenaan pajak rendah terhadap orang kaya dan pajak yanga tinggi terhadap golongan miskin untuk perekmbangan ekonomi adalah bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk memperbaiki distribusi masyarakat.

Misalnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan di terapkan.Jika pemndapatan dipakai sesuai dengan yang di terapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai stabilisator. Relasi ekonomi antara pemerintah dengan perusahaan dan rumah tangga terutama melalui pembayaran pajak dan gaji, pengeluaran konsumsi, dan pemberian subsidi seperti diilustrasikan secara sederhana pada gambar di bawah ini.  Tujuan Penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk menngkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keunagn negara teratur sesuai dengan di terapkan.Jika pemndapatan dipakai sesuai dengan yang di terapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai stabilisator. memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

B.     Kegagalan Pemerintah

Sebagaimanan adanya kegagalan psar, dalam literature public dibahas juga apa yang disebut dengan kegagalan pemerintah, yaitu kegagalan pemerintah dalam menciptakan kondisi pareto optimal. Terdapat beberapa faktor yan menyebabakan  sumber timbulnya kegagalan pemerintah, yaitu:

a.   Campur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak dipekirakan terlebih dahulu. Misalnya saja, kebijaakn pemerintah dalam mengatur tata niaga cengkeh agar penghasilan petani cengkeh naik, ternyata membawa dampak permintaan tembakau menurun sehingga pendapatan petani juga menurun.

b.  Campur tangan pemerintah memrlukan biaya yang tidak murah, oleh karena itu maka campur tanagn penerintah harus dipertimbangkan  manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak lebih besar daripada biaya masrakat tanpa adanya campur tangan pemerintah.

c.  Adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan program pemerintah memerlukan tender, dan sistem yang kompleks.

d. Perilaku pemegang kbijakan emerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi atau rent seeking behavior.

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan pemerintah, misalnya pada program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Pasar adalah mekanisme interaksi dan transaksi warga masyarakat tersebut. Sehingga ketidakadilan dalam interaksi atau transaksi tersebut disebut sebagai market failures atau kegagalan pasar.

Kegagalan pasar tersebut dapat terjadi karena ketidakadilan dalam pengelolaan barang publik, kekuatan yang mendominasi pasar (monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni), eksternalitas (baik fisik maupun sosial) yang diabaikan, asimetri informasi, preferensi yang merugikan, ketidakpastian yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak tepat, kepentingan generasi mendatang yang diabaikan dan biaya penyesuaian yang terlalu mahal.

Untuk mengatasi ketidakadilan dalam interaksi atau transaksi warga masyarakat maka dibentuklah pemerintahan, sehingga tugas pemerintah yang utama adalah mengatasi kegagalan pasar serta memenuhi kebutuhan barang publik.

Barang publik dapat diusahakan oleh swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Walaupun demikian perlu disadari bahwa pemerintah tersebut terdiri dari manusia yang mempunyai kepentingan dan keterbatasan pribadi, sehingga dalam melaksanakan tugasnya bias saja tidak optimal. Hal ini biasa disebut dengan government failures atau kegagalan pemerintah.

Kegagalan pemerintah meliputi permasalahan demokrasi yang menyangkut ketidakadilan pelaksanaannya, permasalahan birokrat yang meliputi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan ketidakefisienan partisipasi birokrat, permasalahan birokrasi yang menyangkut ketidakefisienan, ketidakjelasan, ketidaklengkapan dan ketiadaan peraturan pemerintah serta ketidaktepatan implementasinya, dan masalah desentralisasi yang menyangkut ketidaktepatan implementasi dalam pembagian tugas dan dana.

Masalah lain dalam kehidupan ini adalah masalah keadilan atau pemerataan yaitu keadilan atas kesempatan dan keadilan atas pendapatan. Keadilan atas kesempatan contohnya adalah untuk memperoleh pendidikan, akses transportasi, air dan listrik. Keadilan atas pendapatan kalau di luar negeri berupa social security (disediakan oleh pemerintah) dan di Indonesia berupa upah minimum regional (diatur olah pemerintah untuk disediakan pemerintah sendiri maupun swasta).

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasa di bab dua adalah sebagai berikut:

a.       Pemerintah memiliki peranan utama sebagai alat stabilisasi perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sector swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Jadi gangguan disatu sector akan mempengaruhi sector lain, yang tanpa adanya campur tangan pemerintah akan menimbulkan pengagguran tenaga kerja yang akan mengganggu stabilisasi ekonomi.

b.      Terdapat beberapa faktor yan menyebabakan  sumber timbulnya kegagalan pemerintah, yaitu: (1) Campur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak dipekirakan terlebih dahulu. Misalnya saja, kebijaakn pemerintah dalam mengatur tata niaga cengkeh agar penghasilan petani cengkeh naik, ternyata membawa dampak permintaan tembakau menurun sehingga pendapatan petani juga menurun; (2) Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah, oleh karena itu maka campur tanagn penerintah harus dipertimbangkan  manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak lebih besar daripada biaya masrakat tanpa adanya campur tangan pemerintah.

B.     Saran

Demikian makalah yang telah kami selesaikan, mungkin dalam makalah kami masih banyak sekali kekurangannya. Kami juga membutuhkan kritik dan saran kepada pembaca sekalian, supaya kami bisa lebih mempelajari lagi dari makalah yang telah kami buat dan semoga kami bisa memperbaikinya. Dan semoga makalah kami ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

Mangkoesoebroto, Guritno.  1999.  Ekonomi Publik.  Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Ahman, Eeng. 2007. Membina Kompetensi Ekonomi. Bandung: Grafindo Media             Pratama

Sukardi. 2009. Ekonomi Pembelajaran SMA Kelas Dua. Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Nasional

Alam. 2007. Ekonomi SMA Kelas Dua. Jakarta: Esis

Muliani, Sri Nur. 2009. Ekonomi SMA Kelas Satu. Jakarta: BSE.

Waskitho. 2013. Penyebab kegagalan pemerintah di inodnesia. (online) File:///C:/Users/Acer/Documents/Eko%20publik/PENYEBAB%20KEGAGALAN%20KEBIJAKAN%20DAN%20PROGRAM%20PENGENTASAN%20KEMISKINAN%20DI%20INDONESIA%20_%20Crackbone%27s%20Blog.Htm

Artodidagdo, Widjadjono. 2011.  Antara kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. (online) file:///C:/Users/acer/Documents/eko%20publik/antara-kegagalan-pasar-dan-kegagalan.html

Hafif, Abdillah. 2013. Anggaran endapatan dan belanja negara. (online) file:///C:/Users/acer/Documents/eko%20publik/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara.html

Pratiwi, Habibah. 2012. Pengertian, tujuan fungsi dan perhitunagn APBN. (online) file:///C:/Users/acer/Documents/eko%20publik/pengertian-tujuan-fungsi-dan.html